Pemerintah Diminta Seleksi dengan Ketat untuk Calon Guru Baik dari Jalur CPNS/PPPK
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pada Indonesia, tentu wajib didasari menurut ketatnya rekrutmen calon pengajar. Baik Penyeleksian Calon Guru menurut jalur PPPK ataupun dari jalur CPNS.
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pada Indonesia, tentu wajib didasari menurut ketatnya rekrutmen calon pengajar. Baik Penyeleksian Calon Guru menurut jalur PPPK ataupun dari jalur CPNS.
Sebagaimana dikritisi oleh Ketua Umum Ikatan Pengajar Indonesia Muhammad Ramli Rahim menurutnya sistem rekrutmen honorer di Indonesia yang serampangan terutama buat energi pengajar.
Kata Ramli, lantaran hal itulah hasil kualitas pendidikan pada tanah air jeblok.
"Bagaimana mutu pendidikan di Indonesia sanggup meningkat, bila yang direkrut bukan lulusan pengajar. Orang-orang yg nir berlatar pendidikan guru disuruh ngajar hanya lantaran masih ada ikatan saudara," ujar Ramli dilansir menurut situs JPNN.Com. Kamis, 06 Februari 2020 ? 11:11 WIB
Ikatan Pengajar Indonesia (IGI) meminta kepada pemerintah buat melakukan seleksi terhadap energi honorer, untuk direkrut menjadi PPPK (pegawai pemerintah menggunakan perjanjian kerja) dan PNS.
Pasalnya, tanpa seleksi yg ketat justru hanya akan mengakibatkan perkara baru, yaitu rendahnya kualitas pengajar Indonesia.
Sementara jua, Ramli juga menyoroti jumlah honorer yg begitu akbar, baik dari kalangan guru maupun non guru yg mengakibatkan Kementerian Keuangan akan kesulitan mengakomodir penggajiannya.
Sebagaimana diketahui juga sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkapkan rasa mulesnya terhadap beberapa janji kampanye Presiden Jokowi. Hal itu ialah keuangan negara sesungguhnya sangat terbatas.
Jika ditelusuri sebenarnya secara umum dikuasai dari honorer, terutama yang bukan guru direkrut, karena beberapa jalur contohnya jalur keluarga, tim sukses, atau pertemanan.
Lantaran itu kata Ramli, rekrutmen energi honorer sebagai PNS wajib benar -betul selektif dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, pembobotan kualitas seperti jalur PNS pada biasanya.
Kedua, pembobotan penghargaan terhadap pengabdian pada mana IGI mengusulkan setiap satu tahun pengabdian, diberikan penghargaan 1 % menurut total pembobotan.
"Kami tidak mau bermain-main secara politis hanya karena ingin disebut memperjuangkan honorer, kemudian memaksakan semua honorer, meskipun dengan kualitas yg nir relatif buat diangkat menjadi guru," Tandasnya,.
-----------------------------------------
Sumber:
JPNN.Com
Kamis, 06 Februari 2020 ? 11:11 WIB