Kriteria Jabatan untuk PPPK Menurut Perpres Nomor 38 Tahun 2020

Kabar baik buat rekan honorer K2 dimanapun berada, Informasi terbaru, Perpres yang diteken Presiden Jokowi per lepas 26 Februari 2020 telah keluar. Perpres mengenai Jabatan yg Dapat Diisi PPPK ini mengatur 147 jabatan fungsional.

Kriteria Jabatan untuk PPPK Menurut Perpres Nomor 38 Tahun 2020

Kabar baik buat rekan honorer K2 dimanapun berada, Informasi terbaru, Perpres yang diteken Presiden Jokowi per lepas 26 Februari 2020 telah keluar. Perpres mengenai Jabatan yg Dapat Diisi PPPK ini mengatur 147 jabatan fungsional.

Isi Pasal 4 Perpres Nomor 38 disebutkan, ada kriteria jabatan fungsional yg bisa diisi oleh PPPK, yaitu:

  1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS,
  2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi,
  3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional,
  4. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi,
  5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri,
  6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Sementara pada Pasal lima, mengatur kriteria jabatan pimpinan tinggi utama eksklusif & JPT madya eksklusif yang bisa diisi oleh PPPK:

  1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS,
  2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi,
  3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional,
  4. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB,
  5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
  6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Demikian informasinya semoga berguna buat pembaca semuanya;

------------------------------

Sumber:

JPNN.Com

Rabu, 11 Maret 2020 ? 16:19 WIB

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel