Respon Terbaru MenPAN RB soal Penataan Tenaga Honorer
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menagaskan bahwa honorer itu perlu penataan agar nir tumpang tindih status kepegawaian di pemerintahan. Kata Menteri Tjahjo itu bukan penghapusan namun itu Penataan.
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menagaskan bahwa honorer itu perlu penataan agar nir tumpang tindih status kepegawaian di pemerintahan. Kata Menteri Tjahjo itu bukan penghapusan namun itu Penataan.
"Bukan penghapusan kok, akan tetapi penataan," klaim Tjahjo di Hotel Area Barito, Banjarmasin dilansir dari Antara, Jumat (7/dua/2020) melalui di situs merdeka.Com.
Menteri Tjahjo pula mengungkapkan bahwa pegawai sentra itu hanya terdapat pegawai resmi atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah menggunakan Perjanjian Kerja atau disingkat P3K.
"Honorer itu kan wilayah itu perlu honorer, kebersihan atau buat energi rapikan bisnis yang tidak wajib ASN," ujar Tjahjo.
Tenaga honorer tadi sanggup diambil wilayah sesuai kebutuhan & kemampuan daerah membayarnya. "Tenaga honorer wilayah itu jangan dijanjikan jadi pegawai negeri. Kan jadi beban sentra nantinya termasuk pensiunnya," kata Menteri Tjahjo.
Kemudian, lanjutnya, pegawai negeri sipil itu wajib pandai , harus sesuai kebutuhan, mengurangi tenaga administrasi, dan tidak berlebihan juga nir kurang.
"Kalau yg masih kurang saat ini diserahkan pada bupati/wali kota & gubernur, mau ngangkat berapa saja. Seperti DKI, karena APBD akbar, sanggup berapa saja, pasukan gorong-gorong, kebersihan, pasukan bala alam, ya, gaji sesuai UMR," ungkapnya.
Kata MenPAN-RB, selama ini, honorer bisa bersifat outsourcing, sebagai akibatnya istilahnya sebagai penataan, bukan penghapusan energi di luar ASN di pemerintahan. Jika nir ditata menurut kini akan menjadi tumpang tindih status kepegawaian di pemerintahan, sehingga banyak demonstrasi.
"Demo-demo tenaga gaji, padahal harusnya nir perlu itu, gaji kan urusan wilayah, kemampuan daerah," jelasnya.
"Jangan gaji dijanjikan, kamu cleaning service nanti akan jadi CPNS, inikan berat. Padahal ada yang lebih primer, energi guru, kesehatan, energi penyuluh desa, peternakan, pertanian & perairan," tandasnya.
Tjahjo mengungkapkan, pemerintah memerlukan tenaga ahli dalam bidangnya buat membangun daerah sehingga sanggup maju. "Jangan sampai energi administrasi jadi guru, wartawan jadi pengajar, merangkap-rangkap itu, tidak sanggup," Ujarnya.
Karena Indonesia negara akbar, ujar Menteri Tjahjo, sebagai akibatnya wajib ditata. Menurut Dia Indonesia telah tertinggal 20 tahun terkait penataan birokrasi dibanding negara-negara tetangga.
-----------------------------
Sumber:
antaranews.Com
merdeka.Com
Jumat, 7 Februari 2020 13:32