Gaji Guru Honorer Banyak Dikeluhkan, Menteri Nadiem Langsung Merespon

Guru honorer poly yang mengeluhkan terkait gaji yang diterimanya. Selama ini gaji mereka dipercaya terlalu mini bahkan ada yg menerima gaji perbulan 300 ribu rupiah. Menteri Nadiem pun langsung merespons hal tersebut.

Guru honorer poly yang mengeluhkan terkait gaji yang diterimanya. Selama ini gaji mereka dipercaya terlalu mini   bahkan ada yg menerima gaji perbulan 300 ribu rupiah. Menteri Nadiem pun langsung merespons hal tersebut.

Guru honorer poly yang mengeluhkan terkait gaji yang diterimanya. Selama ini gaji mereka dipercaya terlalu mini bahkan ada yg menerima gaji perbulan 300 ribu rupiah. Menteri Nadiem pun langsung merespons hal tersebut.

Sebagaimana dilansir menurut detikcom berdasarkan CNBC Indonesia, hari Selasa (17/12), dalam sesi tanyajawab, terdapat salahsatu peserta menanyakan honor pengajar honorer. Peserta itu mengeluhkan gaji pengajar honorer yg sangat mini , yakni Rp 300 ribu per tiga bulan.

"Bagaimana kita menuntut mereka memberikan yang terbaik buat siswa? Kesejahteraan pengajar harus diperhatikan," tanya keliru seseorang peserta.

Nadiem pun menyebutkan bahwa kewenangan tersebut ada pada pemerintah daerah. Sementara pemerintah sentra bertugas merumuskan bersama menggunakan beberapa kementerian.

"Jadi mohon kesabarannya," ujar Nadiem waktu menjawab pertanyaan tadi.

Menteri Nadiem tidak menampik guru-pengajar di Indonesia nir sanggup merdeka tanpa kesejahteraan. Tetapi ada kompleksitas lantaran status sang pengajar diangkat oleh kepala sekolah.

"Sekolah punya Pemerintah Daerah, & terdapat dua jenjang, pemerintah wilayah yang mengangkat PNS guru di wilayah dan pengajar honorer diangkat sekolah. Bayangkan ribetnya," kata Menteri Nadiem.

Belum lagi, Sekolah Menengah Atas dan SMK milik pemerintah provinsi. Sementara wewenang pengelolaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama terdapat di pemerintah kabupaten atau kota.

Itu yg menimbulkan kerumitan pada hal siapa yang harus membayar guru honorer. Nadiem menilai kasus tersebut wajib dirumuskan dengan kolaborasi Pemda, pemerintah pusat, dan kementerian. Nadiem menegaskan ini bukan problem yang sederhana.

"Itu jadi salahsatu prioritas primer saya. Saya nir bisa melakukan sesuatu aku wajib mengumpulkan aneka macam macam instansi. Mohon kesabaran," Tutup Mendikbud.

Sumber: Detikcom

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel