Penting! Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI Bersama Para Pimpinan Honorer

DPR RI Komisi II berencana akan mengadakan kegiatan RDPU (kedap dengar pendapat generik) menggunakan pimpinan forum honorer-K2 pada awal tahun, sempurna pada Bulan Januari 2020.

DPR RI Komisi II berencana akan mengadakan kegiatan RDPU (kedap dengar pendapat generik) menggunakan pimpinan forum honorer-K2 pada awal tahun, sempurna pada Bulan Januari 2020.

DPR RI Komisi II berencana akan mengadakan kegiatan RDPU (kedap dengar pendapat generik) menggunakan pimpinan forum honorer-K2 pada awal tahun, sempurna pada Bulan Januari 2020.

Kegiatan Rapat tadi tentu sebagai momen penting honorer K2 pada memperjuangkan nasibnya buat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Titi Purwaningsih menyampaikan bahwa Kegiatan RDPU ini wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semua bentuk aspirasi harus disampaikan menjadi bahan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"RDPU nanti akan mendengar semua aspirasi energi honorer. Dari warta itu Komisi II bisa memilih apa saja hal-hal yg perlu dituangkan pada revisi UU ASN," ujar Titi dilansir JPNN.Com, Jumat (27/12/19).

Agar liputan yang diberikan lengkap, Titi jua akan pribadi mengumpulkan pengurus & anggotanya membahas persiapan menghadapi RDPU tersebut.

Terkhusus Bagi Titi Purwaningsih, kesempatan ini wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya dan jangan terdapat fakta terlewatkan.

Ia meminta pengurus dan anggota buat memanfaatkan reses anggota DPR RI menggunakan melakukan pendekatan.

Di masa reses ini, anggota DPR melakukan kunjungan ke dapil masing-masing, sangat disayangkan jika tidak dijadikan kesempatan para honorer K2 di daerah buat mengungkapkan aspirasinya.

"Masa reses ini wajib dimanfaatkan seluruh anggota berdasarkan pusat hingga wilayah buat merapat ke semua anggota DPR RI yang lagi reses. Terutama yang dikejar dari komisi-komisi terkait," tuturnya.

Dia mengingatkan seluruh honorer K2 buat tetap berusaha & berdoa. Sebab, keputusan akhir ada pada DPR & pemerintah.

"Forum hanya sebagai wadah perjuangan. Keputusannya ada pada pemerintah dan DPR," pungkasnya.

Sumber: JPNN.Com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel